Di negara – negara demokroasi dan menerapkan prinsip Trias Politica, ambil contohnya Indonesia, pasti ada suatu lembaga yang mengawasi lembaga eksekutif atau posisinya secara struktural berada di atas lembaga eksekutif. Kalo di Indonesia namanya MPR. Lembaga ini bertugas memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan fungsi kepemerintahan negara. Selain itu, di wikipedia tertulis bahwa MPR’s (People’s Consultative Assembly) main functions are supporting and amending the constitution, inaugurating the president, and formalizing broad outlines of state policy. It has the power to impeach the president. Jadi, dapat disimpulkan bahwa MPR berada di atas kekuasaan Presiden. Kemudian, ada satu lembaga lagi yang disebut sebagai DPR (People’s Representative Council). Lembaga yang satu ini bertugas mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi kinerja lembaga eksekutif. Lalu apa hubungannya dengan judul posting ini ?

Quis custodiet ipsos custodes, bahasa Latin, dapat diartikan sebagai “Who will watch the watchmen ?” atau “Who will guard the guards ?”. Jika ditarik relevansinya dengan Indonesia, maka dapat dipertanyakan siapa yang akan mengawasi MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia ? Siapa yang akan mengawasi kinerja DPR sebagai lembaga yang mengawasi Presiden ? Bisa saja kan DPR atau MPR menyimpang ? Namanya juga manusia, pasti toh ada cacatnya.

Jika saya perhatikan dari strukturnya, sebenarnya pengawasan kegiatan bernegara bersifat siklis. Kenapa bisa begitu ? Pertama, rakyat memilih untuk beraspirasi lewat DPR. Kemudian dalam sidang, MPR akan mendengarkan pendapat DPR sebagai pembawa aspirasi rakyat. Dari situ, Presiden akan terpilih untuk menjalankan fungsi kenegaraan dan mengantarkan rakyat menuju tujuan. Jadi jelas bahwa semua dari, oleh dan untuk rakyat.

Namun, sepertinya ini terdengar terlalu idealis. Banyak hal yang perlu dibenahi (saat ini) untuk mencapai kondisi tersebut. Saya tidak perlu menyebutkan satu per satu karena nanti blog ini akan penuh hanya dengan uraian tersebut. Namun, saya ingin mencoba menerapkan sistem yang sama di organisasi saya bernaung, Canicomp.

Tahun – tahun sebelumnya, Canicomp dipimpin oleh ketua yang membawahi divisi – divisi sesuai bidang minat masing – masing. Ketua dibantu oleh perangkat – perangkat seperti sekretaris dan bendahara serta wakil ketua. Struktur seperti ini kurang berbeda dengan struktur negara Indonesia.

Pada tahun 2006, diberlakukan peraturan bahwa ketua dan pengurus – pengurus inti haruslah (sebenarnya fleksibel, tetapi akan jauh lebih baik seperti itu) siswa kelas XI SMA, dengan pertimbangan bahwa siswa kelas XII akan kesulitan membagi waktu antara ekstrakurikuler dan masa akhir sekolah. Lalu, pada saat mantan pengurus menginjak kelas XII, apa yang mereka lakukan ? Apakah dengan begitu mereka akan didisfungsikan dari kegiatan Canicomp. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan sebagai pengisi kegiatan mereka di Canicomp :

  1. Pengajar divisi, sangat bermanfaat di divisi lomba karena jumlah pengalaman yang cukup banyak
  2. Badan pengawas, ide yang baru tercetus

Badan pengawas ini dalam pikiran saya tugasnya nanti akan menggabungkan fungsi DPR dan MPR. Jadi, Badan Pengawas dapat menjatuhkan ketua. Namun, sekali lagi Badan Pengawas juga akan diawasi oleh para anggotanya. Sepertinya terdengar agak terlalu heboh. Buat apa sih organisasi kecil perlu struktur yang heboh banget. Seperti semboyan Canicomp, “Technology guides us to be a solid community”. Jadi, apa salahnya jika hal tersebut dapat meningkatkan ke-solid-an komunitas Canicomp ? Lagipula, Badan Pengawas juga dapat menjadi teman yang membimbing para pengurus yang baru dalam bertugas. Semoga memasuki periode baru ini Canicomp dapat menjadi lebih baik. AMDG.